Upaya DPR RI Menjaga Marwah Kedaulatan Rakyat

Upaya DPR RI Menjaga Marwah Kedaulatan Rakyat

Jayapura, BUMIPAPUA.COM – Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun menduga kerawanan Pemilu 2019 di Papua akan meningkat dalam proses pencoblosan surat suara.

Salah satunya dikarenakan minimnya sosialisasi Pemilu yanag dilakukan oleh penyelenggara. Apalagi dalam proses pencoblosannya, satu orang pemilih akan diberikan 5 surat suara sekaligus, dengan rata-rata lebar surat suara mencapai 20 – 60 cm. Akibatnya, satu orang pemilih memerlukan waktu 6-11 menit untuk melakukan pencoblosan di bilik suara.

Komarudin Watubun yang merupakan anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemilu dalam sosialisasi UU nomor 7/2017, tentang pemilihan umum menuturkan dengan lebar atau besarnyanya surat suara itu, dipastikan pencoblosan dan penghitungan surat suara akan terjadi hingga larut malam dan harus diwaspadai kerawanannya.

Kata Komarudin, anehnya Pemilu 2019 yang semakin dekat justru hnya diwarnai dengan penyebaran isu hoaks dan fitnah, bahkan perhatian masyarakat cenderung hanya tertuju pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, padahal masyarakat di Indonesia juga memilih ribuan caleg yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Penyelenggara pemilu terkesan lambat dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih. Kesempatan yang tersisa ini harus dilakukan sebaik-baiknya,” jelasnya dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI di Jayapura, Provinsi Papua pada Sabtu (2/3) .

Komarudin yang tak lain Caleg PDI Perjuangan Dapil Papua 2014-2019 mengakui undang-undang pemilu pada dasarnya cukup rumit, belum lagi ditambah adanya perubahan-perubahan. Misalnya, ambang batas parlemen, yaitu syarat bagi parpol peserta pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, yang mengalami perubahan.

Misalnya pada Pemilu 2014, ambang batasnya 3,5%, sedangkan pada Pemilu 2019 ambang batas sebesar 4%. Tanpa sosialiasi, masalah seperti ini bisa menyebabkan salah paham.

“Masyarakat akan kritis jika penyelenggaraan pemilu dinilainya tidak memadai. Namun ada juga kelompok masyarakat yang apriori yang merasa bahwa hasil pemilu tak akan mempengaruhi nasibnya. Kelompok ini antara lain diwakili oleh golput yang persentasenya masih tinggi,” ujarnya.

Komarudin menambahkan KPU dan Bawaslu harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pemilu dan pentingnya masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019.

Berdasarkan kajiannya, Bung Komar yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua ini menyebutkan bahwa setidaknya ada enam isu utama dari pemilu sebelumnya yakni sistem kepartaian, peserta pemilu, jumlah kursi, penghitungan perolehan kursi, penentuan caleg terpilih, dan penyelenggara pemilu.

Isu-isu ini sangat mungkin akan memunculkan kasus sengketa pemilu yang rumit, hingga harus diselesaikan di meja hijau. Apalagi dengan tensi politik yang terjadi belakangan ini, tampaknya sulit menghilangkan kasus serupa.

“Setidaknya potensi-potensi kasus terburuknya masih bisa dikurangi dengan sosialisasi pemilu seperti yang saat ini dilakukan, untuk menjaga marwah kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat sila ke-4 Pancasila,” jelasnya. (Katharina)

Tinggalkan Balasan