Tak Henti Kematian Karena Penembakan di Bumi Papua, Wakil Rakyat Ini Kecewa

Tak Henti Kematian Karena Penembakan di Bumi Papua, Wakil Rakyat Ini Kecewa
Presiden Joko Widodo bersama Komarudin Watubun SH, MH anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Papua /Istimewa

JAYAPURA,wartaplus.com – Pimpinan TNI Polri di tingkat pusat harus segera menertibkan dan mengkonsolidasikan Kembali penempatan pasukan yang ditempatkan di Papua, agar berada di bawah satu komando, Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua. Penegasan tersebut disampaikan Komarudin Watubun SH, MH anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Papua dalm rilis yang diterima Rabu (15/4) menanggapi dua peristiwa penembakan yang mengakibatkan tewasnya tiga anggota polisi di Mamberamo Raya dan dua warga sipil di Timika.

Peristiwa pertama terjadi pada Minggu (12/4) pagi, tatkala sejumlah anggota Polres Mamberamo Raya di Kasonaweja, terlibat bentrok dengan sejumlah oknum anggota TNI yang juga sedang bertugas di Mamberamo Raya. Akibatnya, tiga anggota Polres Mamberamo Raya, masingmasing Briptu Marcelino Rumaikewi, Bripda Yosias Dibangga, dan Briptu Alexander Ndun, meninggal dunia. Sementara dua kolega ketiga almarhum, yaitu Bripka Alva Titaley dan Brigpol Robert Marien kini masih menjalani perawatan.*

Peristiwa kedua, terjadi Senin (13/4) malam di Timika, tepatnya di Mile-34, ketika dua pemuda yaitu Eden Armando Bebari (20) dan Ronny Wandik (23) tewas tertembak oleh aparat TNI yang tengah bertugas di kawasan tersebut.

“Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Provinsi Papua, pertama-tama saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tewasnya tiga anggota polisi akibat bentrok di Mamberamo Raya, Minggu (12/4/2020 pagi), dan dua warga sipil di Timika, Senin (13/4/2020 malam),” ujar Watubun.

Atas dua peristiwa yang menelan lima korban nyawa itu, Watubun juga mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil tindakan konkret yang perlu dilakukan secara mendalam dan transparan untuk mengungkapkan kedua peristiwa tersebut secara terbuka kepada publik.

Salah satu tindakan konkret yang dimaksud adalah pimpinan institusi TNI dan Polri di tingkat pusat, didesak untuk menertibkan kembali dan mengkonsolidasikan kembali penempatan pasukan TNI dan Polri di Papua, agar berada di bawah satu komando, yaitu di bawah komando Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua.

“Karena setahu saya ada pasukan di Papua yang dikendalikan diluar kendali Pangdam dan Kapolda, sehingga menyulitkan Pangdam dan Kapolda dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Saat ini Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua adalah putera-putera Papua, tapi kondisi yang demikian (ada pasukan diluar kendali Pangdam dan Kapolda), menyulitkan posisi Pangdam dan Kapolda,’’ tandasnya.

Oleh karena itu, tegas Watubun, pimpinan institusi TNI dan Polri di tingkat pusat seharusnya memberikan dukungan penuh kepada Pangdam dan Kapolda Papua, agar Pangdam dan Kapolda dapat bertindak secara terbuka dan profesional untuk mengungkapkan dua kejadian tersebut. Bung Komar, demikian Watubun biasa disapa kalangan terdekatnya, juga mengingatkan pemerintah pusat untuk serius menyelesaikan dua peristiwa ini.

“Karena, apabila masalah ini dibiarkan, dan tidak diusut tuntas, saya khawatir bisa memicu masalah politik lebih besar yang akan menyulitkan kita semua. Apalagi saat ini kita sedang

Tinggalkan Balasan