Saatnya Indonesia Susun Strategi Baru Ekonomi Kelautan

Saatnya Indonesia Susun Strategi Baru Ekonomi Kelautan

Indonesia berduka menjelang perayaan HUT ke-73. Gempa besar mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Gempa itu menelan 436 korban jiwa dan kerugian ditaksir mencapai Rp 5 triliun. Selain itu, 350 ribu warga juga mengungsi.

Jumat (17/8), Indonesia merayakan HUT kemerdekaan ke-73. Pertanyaan pokok ialah strategi meraih cita-cita kemerdekaan: Rakyat adil, makmur, cerdas, sehat, aman, dan damai, tercipta tata dunia adil dan damai serta sehat lestari ekosistem RI?

Pada Sidang Kabinet Papurna di Istana Negara (Jakarta), Senin (9/4), pemerintah merilis databahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019 hanya memberi kontribusi 15 persen produk domestik bruto (PDB).

Di sisi lain, jumlah koperasi mencapai 209.488 unit dan anggota 36.443.953 orang pada 2016 dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara serta jiwa Bangsa Indonesia.

Organisasi sosial ekonomi berdasar Pancasila hanya koperasi (UU No. 25/1992 Perkoperasian).
Namun, koperasi hanya memberi kontribusi 3,9 persen PDB Indonesia. Artinya, lebih dari 80 persen struktur ekonomi Indonesia kini dikuasai oleh swasta.

Ini tentu renungan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menjabarkan Pasal 27, 33 dan 34 UUD 1945 dan alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Kita belajar dari riset Willis T. Watson (2015) bahwa selama 100 tahun terakhir, negara yang koperasinya kuat dan maju seperti Korea Selatan, Jepang, Jerman, Finlandia, dan Norwegia, memiliki ciri sama yakni sangat makmur, aman, stabil, dan nyaris steril konflik bersenjata dan aksi teroris awal abad 21.

Pada hari-hari ini, luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,9 juta kilometer persegi (Luas Laut Yuridiksi Nasional).

Angka itu terdiri dari 2,9 juta kilometer persegi Laut Nusantara, 0,3 juta kilometer persegi Laut Teritorial, dan 2,7 kilometer persegi Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI).

Luas daratan Indonesia mencapai 1,9 juta kilometer persegi. Negara RI terbentang antara Benua Asia dan Australia dan memiliki dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menurut konvensi hukum laut internasional.

Zona negara RI merupakan zona coral triangle dari batu karang (coral reef) yang merupakan zona terbesar bagi keragaman ikan dunia sekitar 1.650 spesies ikan di lautan atau perairan Indonesia.

Namun, hingga kini, Indonesia belum berhasil menggeser Tiongkok dan India sebagai negara produsen ikan terbanyak di dunia (The Daily Records, 2017).
Sementara itu, amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Awal abad ke-21, Tiongkok memproduksi 60,2 persen dan India memproduksi 5,82 persen dari total produksi ikan dunia (IPB, Inc, 2015:88).

Rata-rata produksi penangkapan ikan di zona Indonesia periode 2003-2012 berkisar 4.745.727 ton.

Sedangkan produksi ikan Tiongkok mencapai rata-rata 12. 759 922 pada 2003-2012.

Pada periode yang sama, jumlah produksi penangkapan ikan Jepang berkisar 4.146.622 ton per tahun (FAO, 2014).

Kini tiba saatnya, rakyat dan pemerintah Indonesia menyusun strategi baru ekonomi kelautan (blueeconomy) menuju RI Jaya-Adidaya dan Tata Dunia Baru yang adil dan damai abad 21.

Nusantara memiliki jejak kuat mengkontribusi lahirnya peradaban besar dunia karena jalur-jalur rempah-rempah asal Maluku dan sekitarnya.

Peradaban komersial, maritim, pasar uang, dan pasar saham abad 17 M di Belanda, misalnya, lahir karena perdagangan rempah-rempah dari Maluku bahkan sejak pra-Masehi ke Persia, Mesopotamia, India, Tiongkok, dan Mesir.

Sekitar 44 benteng dan pelabuhan sebagai pilar dasar infrastruktur globalisasi dan maritim dunia hingga awal abad 21, berbasis jalur rempah sejak dari Azores di Atlantik abad 15 M hingga desa Nagasaki tahun 1572 (Jepang), Guangzo, Macao, Hong Kong, Singapura, dan Benteng-Pelabuhan Serao (Maluku) abad 16 M yang dibangun oleh armada dagang Portugal untuk menguasai perdagangan rempah-rempah kualitas nomor satu dunia yakni lada, pala dan merica asal Maluku dan cendana asal Timor (kini Provinsi NTT).

History repeats itself! Siklus sejarah selalu berulang. Maka tiba saatnya, rakyat dan pemerintah Indonesia membangun RI Jaya-Adidaya dan Tata-Dunia Baru yang adil dan damai dari titik strategis Maluku-Papua-NTT, zona pemasok komoditas, mineral, dan sumber alam selama ratusan tahun bahkan sejak pra-Masehi ke seluruh dunia.

Zona ini kaya ikan, sumber daya kelautan, emas, gas, kayu, rempah, komoditi hingga mineral strategis.

Tinggalkan Balasan