Negara Harus Aktif Lindungi Hak Budaya-Ekonomi-Lingkungan Rakyat

Negara Harus Aktif Lindungi Hak Budaya-Ekonomi-Lingkungan Rakyat

Selasa (10/4/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (RAN-HAM 2015-2019). Perpres No. 33/2018 berlaku sejak 11 April 2018.

Target RAN-HAM 2015-2019 ialah secara berkesinambungan, penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan, dan pemajuan HAM dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama (Sekber) RAN-HAM (kementerian hukum dan HAM, sosial, dalam negeri, perencanaan pembangunan nasional, luar negeri) untuk koordinasi, pantau, verifikasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan aksi HAM sesuai kewajiban Indonesia di forum internasional (Pasal 4 Perpres No. 33/2018). Dasar yuridis Perpres RI No. 33/2018 ialah Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Dr. Budi Hermawan Bangun, SH, Mhum, dosen Universitas Tanjungpura (Pontianak) dan alumnus S3 ilmu hukum pada Universitas Diponegoro (Semarang), berpandangan bahwa Perpres RI No. 33/2018 merupakan kerangka operasional skala nasional pelaksanaan kewajiban Negara melindungi hak-hak dasar Rakyat sesuai amanat UUD 1945.

“RANHAM melalui Perpres RI No. 33/2018 RANHAM merupakan penjabaran kewajiban Negara mengakui, menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga Negara RI sesuai amanat UUD 1945, misalnya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dari UUD 1945. Sehingga organ-organ Pemerintah memiliki target pelayanan dan perlindungan hak-hak dasar warga Negara RI,” ungkap Dr. Budi Hermawan Bangun, SH, Mhum, alumnus S2 ilmu hukum pada Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) kepada Staging-Point.Com, Selasa (31/7/2018) di Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Perpres RI No. 33/2018 RANHAM, menurut Dr. Budi Hermawan Bangun, menjamin kesinambungan pelayanan dan perlindungan hak-hak dasar Rakyat sekaligus monitoring dan evaluasinya. “Perpres RI No. 33/2018 RANHAM memudahkan Pemerintah melakukan monitoring, evaluasi, target-target, hingga penelitian terhadap pelaksanaan HAM di Negara RI. Pemerintah juga dapat membuat perbaikan-perbaikan programnya dan memastikan bahwa kewajiban Negara menghormati dan melindungi HAM Rakyat, yang diatur melalui hukum nasional, maupun melalui instrumen–instrumen HAM internasional khususnya konvensi HAM internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI, betul–betul terlaksana dan tercapai di Negara RI,” papar Dr. Budi Hermawan Bangun.

Di sisi lain, Dr. Budi Hermawan Bangun melihat bahwa Negara juga harus aktif mengakui, menjamin dan melindungi hak-hak sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan Rakyat di Negara RI. “Hak-hak sipil Rakyat memang sudah tertuang dalam UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia), dan peraturan lainnya di Negara RI. Pemerintah RI juga telah meratifikasi International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR) dan ICESCR (International Covenant on Economic social and Cultural Right). Dalam hal ini, Negara dituntut untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran HAM Rakyat. Sedangkan hak-hak sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan dari Rakyat membutuhkan sikap dan tindakan nyata dan aktif dari Negara (Pemerintah). Negara dituntut harus aktif melindungi hak-hak Rakyat ini,” ungkap Dr. Budi Hermawan Bangun.

Dr. Budi Hermawan Bangun menyebut contoh bahwa UUD 1945 memiliki banyak pasal dan ayat tentang hak-hak dasar Rakyat di bidang sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. “Warga negara memiliki hak hidup layak, hak atas pekerjaan, hak pendidikan, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, hak berusaha, hak fakir miskin, hak anak terlantar, hak informasi, hak budaya, hak IPTEK, lingkungan sehat lestari, dan hak dasar lainnya menurut UUD 1945. Negara harus aktif dan memastikan pengakuan, jaminan, dan upaya perlindungan hak-hak dasar Rakyat ini,” papar Dr. Budi Hermawan Bangun.

Sedangkan pelaksanaan Perpres RI No. 33/2018 RANHAM, menurut Dr. Budi Hermawan Bangun, perlu didukung oleh monitoring dan evaluasi. “Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres RI No. 33/2018 RANHAM berkala dapat menjamin kesinambungan dan pencapaian target serta perbaikannya jika tidak mencapai target,” ungkap Dr. Budi Hermawan Bangun.

Tinggalkan Balasan