Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua – Papua Barat Terbentuk

Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua – Papua Barat Terbentuk
Sejumlah anggota DPR/DPD dari Papua-Papua Barat membentuk Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat yang diresmikan di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Foto/SINDOnews/Abdul Rochim

Jum’at, 25 Oktober 2019 – 23:09 WIB

 

JAKARTA – Sejumlah persoalan di Papua dan Papua Barat hingga saat ini banyak yang belum terselesaikan. Langkah pemerintah dalam menyelesaikan konflik perlu mendapat dukungan.

Sejumlah anggota DPR/DPD dari Papua dan Papua Barat pun membentuk sebuah wadah yang dinamakan ‘Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat’ untuk menjadi jembatan bagi pemerintah pusat dan daerah menyelesaikan persoalan tersebut.

Badan ini resmi dideklarasikan di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Badan ini dipimpin oleh Yorrys Raweyai selaku anggota DPD dapil Papua Barat, Wakil Ketua Komarudin Watubun (anggota DPR Fraksi PDIP dapil Papua) dan Jimmy Demianus Jie (anggota DPR Fraksi PDIP dapil Papua Barat), Sekretaris Jenderal Filep Wamapma, senator Papua Barat.

Yorrys menjelaskan, pihaknya mendapat persetujuan dari 21 orang yang terdiri dari anggota DPR/DPD dapil Papua-Papua Barat.

“Dari 21 anggota DPD dan DPR dari Papua dan Papua Barat semuanya menyatakan siap dan setuju. Badan ini dinamakan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat,” kata Yorrys, Jumat (25/10/2019).

Yorrys menambahkan sebagai wadah resmi, badan ini berperan melakukan inventarisir berbagai persoalan yang terjadi pada dua provinsi paling timur Indonesia itu. “Kami akan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan di Papua dan Papua Barat. Kami akan melakukan inventarisir dan investigasi persoalan di Papua dan Papua Barat,” kata mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu.

Dia menyatakan, pihaknya segera bersilaturahmi dengan pimpinan MPR, DPR dan DPD. Selain itu, juga akan meminta waktu untuk bertemu pemerintah, termasuk menteri luar negeri.

Sementarara Komarudin mengatakan bahwa badan ini didirikan untuk menangani masalah di Papua dan Papua Barat, atas dasar dua prinsip bernegara yakni prikemanusiaan dan prikeadilan. “Itulah yang menjadi dasar, sehingga tidak ada alasan apa pun dari pihak mana pun untuk menolaknya,” katanya.

Pihaknya akan segera menginventarisir persoalan. “Kami membantu niat baik dari hati Presiden (Jokowi) sehingga tercatat dalam tinta emas negara, dalam penyelesaian persoalan Papua,” katanya.

Lebih lanjut Komarudin menyatakan bahwa sebenarnya lembaga seperti ini sudah sejak periode sebelumnya sudah ada, tetapi sekarang atau 2019-2024 lebih kompak karena melihat kondisi yang terjadi di Papua dan Papua Barat. “Papua itu kelihatan tenang, tetapi tidak aman. Penyelesaiannya belum menyentuh persoalan mendasar. Ibarat api, hanya menghalau asap tetapi api tetap berkobar,” ungkap Komarudin.

Sedangkan anggota DPD Filep Wamafma yang juga berasal dari Papua meminta kepada pemerintah Presiden Jokowi yang baru agar fokus menyelesaikan persoalan di daerahnya. “Fokus utama dalam wadah ini, apa yang belum disentuh dan diselesaikan pemerintah. Karena persoalan Papua memiliki histori (sejarah) panjang. tapi belum bisa menemukan satu konsep dan bisa berakhir pada pembangunan, baik manusia atau lainnya,” ucapnya.

Filep menjadi wakil rakyat saat ini, mengaku memiliki beban untuk bisa berkontribusi menyelesaikan persoalan Papua. “Bagaiman kontribusi kita, agar keadilan sosial itu nyata terwujud. Jika adanya persoalan papua soal politik atau keamanan, kita pastinya akan terbuka,” tandasnya. (shf)

Tinggalkan Balasan