Tahun 2018, Pemerintah hendak memanfaatkan dana desa untuk program-program padat karya tunai. Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan persiapan skema-skema program dan kas Padat Karya tersebut pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Negara RI. Sistem pembayaraan harian atau maksimal mingguan. Kebijakan ini disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Sarasehan Nasional DPD-RI “Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD-RI Tahun 2017”, Jumat pagi 17 November 2017 di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta (Setkab RI, 17/11/2017).
Melalui program padat karya swa-kelola di 82.030 desa (BPS, 2016), Pemerintah hendak mendorong peredaran uang dan kas merata di Negara RI. Tahun 2014-2017, Pemerintah mencairkan Dana Desa sebesar Rp 127 triliun untuk membiaya program infrastruktur skala kecil, produk-produk pertanian dan kerajinan di desa-desa.
Kita dapat belajar dari keberhasilan program cash for work (padat karya) yang digagas dan dikelola oleh UNDP (United Nations Development Program) dari PBB selama ini. Misalnya, program Enhanced Rural Resilience in Yemen (ERRY) Programme Cash for Work dan peluang Small Business Development (UKM) tahun 2017 di Yaman. Program padat karya 3 tahun ERRY didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh UNDP, FAO, ILO dan WFP.
Targetnya ialah kemandirian sosial-ekonomi berbasis peningkatan keahlian produktif Rakyat melalui Usaha Kecil-Menengah (UKM) bagi 21 ribu pria dan perempuan pada 4 provinsi di Yaman. Setiap peserta padat karya mendapat 10 dollar AS per hari dan minimal 6,5 dollar AS yang disimpan pada rekening bank guna investasi UKM dan pemulihan standar hidupnya. Peserta dilatih keahlian produktif lokal dan pekerjaan mengelola sumber-sumber guna memulihkan keuangan dan kemandirian ekonomi (UNDP, 2017).
Program padat karya seperti ERRY juga dilakukan oleh India bidang sanitasi, pembangunan toilet warga, sekolah anak-anak, klinik mobile dengan dokter dan paramedis, donor darah, renovasi sekolah dan fasilitas umum, literasi digital dan pendidikan komputer, akses air bersih, pelatihan penanggulangan bencana alam, pemulihan lingkungan bernilai komersil dan non-komersil, budaya, seni, dan karya kreatif-produktif lainnya. Sehingga program padat karya bernilai ekonomi, bermanfaat sosial dan memulihkan lingkungan.
